Mamuju, Jurnalsulbar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Kesehatan kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hal itu ditegaskan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, saat memberikan laporan penyelanggara kegiatan Workshop Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTI PADU) yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Mamuju, Senin (4/8/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mamuju, perwakilan Tim Penggerak PKK, Baznas, serta unsur pemerintah desa dan kecamatan dari lokus PASTI PADU.
Dalam kesempatan itu, dr. Nursyamsi Rahim menekankan stunting dan kemiskinan ekstrem harus menjadi fokus utama seluruh sektor. Ia menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya prevalensi stunting di Sulbar menjadi 35,4%, naik dari 30,3% tahun sebelumnya. Sementara angka kemiskinan ekstrem di Sulbar tercatat sebesar 1,46%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 0,83%.
“Kita tidak boleh lagi menganggap PASTI PADU sebagai program biasa. Ini harus menjadi gerakan kolektif lintas sektor yang berkelanjutan,” tegas dr. Nursyamsi.
“Tidak boleh ada anak-anak Sulbar yang tumbuh tanpa gizi cukup dan akses kesehatan memadai. Semua OPD harus bergerak dalam semangat kolaborasi,” katanya, mengutip arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar menetapkan dua desa lokus prioritas di Kabupaten Mamuju, yakni Kelurahan Bebanga di Kecamatan Kalukku dan Desa Botteng Utara di Kecamatan Simboro. Keduanya menjadi pilot project intervensi awal PASTI PADU tahun ini. Diharapkan, pada tahun 2026 jumlah lokus akan diperluas hingga mencakup 60 desa/kecamatan di seluruh Sulbar.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar juga mengajak seluruh pihak dari OPD, PKK, Baznas, TNI/Polri, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa untuk memastikan bahwa setiap bentuk intervensi, mulai dari gizi, sanitasi, pendidikan, hingga perlindungan sosial yang benar-benar sampai ke rumah-rumah warga yang membutuhkan.
“Kita harus bertindak lebih cepat dan tepat. Dengan kolaborasi dan kerja nyata, saya yakin kita bisa menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulbar secara signifikan,” tutupnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan resmi workshop oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju. (Rls)
