Mamuju, Jurnalsulbar.com – Pemprov Sulbar terus memperkuat upaya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem secara terpadu. Pada Jumat, 12 September 2025, bertempat di Ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, digelar pertemuan fasilitasi pelaksanaan penanganan dan pencegahan stunting serta kemiskinan ekstrem.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Sulawesi Barat , dengan melibatkan mitra strategis perusahaan perkebunan, khususnya perusahaan kelapa sawit. Para pimpinan perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata melalui penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) di desa-desa locus stunting dan kemiskinan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, menyampaikan bahwa langkah kolaboratif ini penting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki peran aktif dalam menurunkan angka stunting sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat.
“Perusahaan perkebunan memiliki potensi besar dalam mendukung program pemerintah, minimal melalui CSR yang diarahkan pada desa locus. Dengan sinergi semua pihak, target pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dapat lebih cepat tercapai,” ujar Faizal.
Pelaksanaan pertemuan ini sesuai dengan visi misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
Program pengungkit penanganan stunting di Sulawesi Barat meliputi intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta bantuan sosial, hingga intervensi spesifik seperti pemantauan gizi ibu hamil dan balita. Sementara itu, penanganan kemiskinan ekstrem difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan melalui pelatihan dan bantuan usaha produktif, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan pembangunan sarana dan prasarana dasar.
Dengan keterlibatan aktif perusahaan perkebunan bersama pemerintah dan seluruh stakeholder, diharapkan Sulawesi Barat dapat lebih cepat mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. (Rls)
