Mamuju, Jurnalsulbar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) menggelar Pertemuan Penilaian Kualitas Data Rutin dan Pemanfaatan Data bagi Pengelola Program Gizi Kabupaten dan Puskesmas Angkatan II pada 16–19 April 2026 di Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola data gizi sebagai fondasi utama perencanaan program kesehatan, khususnya dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, Putri Anindy, yang hadir mewakili Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kualitas data tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan kunci dalam menentukan arah kebijakan yang tepat sasaran.
“Data yang berkualitas bukan hanya menjadi kewajiban administrasi, tetapi merupakan fondasi utama dalam menentukan arah intervensi program gizi yang efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pertemuan ini diikuti oleh 104 peserta yang terdiri dari 6 pengelola program gizi kabupaten dan 98 petugas gizi puskesmas dari seluruh wilayah Sulawesi Barat. Fokus utama kegiatan meliputi evaluasi kualitas data rutin, peningkatan kapasitas analisis data, serta pemanfaatan data untuk perencanaan program yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan.
Selain pemaparan materi, peserta juga terlibat dalam diskusi interaktif dan praktik langsung dalam membaca serta menginterpretasi data indikator gizi, termasuk indikator spesifik stunting. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis petugas dalam memastikan validitas dan akurasi data yang dilaporkan.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sulawesi Barat masih mencapai 35,4 persen, jauh di atas target nasional sebesar 14 persen. Sementara itu, prevalensi underweight* tercatat 25,9 persen dan wasting 9,2 persen. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya beban masalah gizi, baik kronis maupun akut, di daerah tersebut.
Selain tantangan intervensi gizi, kualitas data rutin juga masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari ketidaktepatan pengukuran antropometri, ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian data, hingga rendahnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan, pemerintah telah mengembangkan aplikasi digital seperti SigiziKesga–Pelita Kesmas dan web monitoring stunting. Namun, pemanfaatannya dinilai masih belum optimal dan memerlukan peningkatan kapasitas teknis petugas serta penguatan budaya kerja berbasis data.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa penguatan sistem data menjadi prioritas strategis dalam pembangunan kesehatan daerah.
“Ke depan, kami mendorong agar seluruh pengelola program tidak hanya fokus pada pelaporan, tetapi juga mampu memanfaatkan data sebagai alat kendali program. Dengan demikian, setiap intervensi yang dilakukan benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat membangun sistem data gizi yang lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif di seluruh tingkatan layanan kesehatan. (Rls)
