Oleh ; Anriadi
Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik
DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat
Panas tapi seru, debat pertama calon presiden pada Pemilihan Umum tahun 2024 telah selesai dan disiarkan secara live di seluruh tanah air. Para pasangan calon presiden Anis – Imin, Prabowo – Gibran, dan Ganjar – Mahfud dengan semangat menggelora menyampaikan secara tegas visi – misi masing-masing kandidat.
Karena disiarkan secara publik, maka hal ini bisa menjadi nilai jual bagi para paslon sekaligus kampanye secara tidak langsung, maka tak heran, alat yang paling jitu dalam debat kali ini bukan lagi tentang strategi material – infrastruktur yang masing-masing dimiliki para paslon tetapi strategi suprastruktur yang dikemas dalam keahlian tetorika dan kepiawaian menggunakan bahasa untuk mengubah pandangan publik secara nasional.
Bahasa para paslon memainkan peran yang sangat strategis dalam membentuk dan mengubah opini publik terhadap paslon itu sendiri. Rerata publik akan menilai kualitas paslon dari cara berbicara dan memainkan bahasa secara lembut dan halus. Kendati, dalam sejarah para presiden sebelumnya, memang pada momentum debat, strategi yang digunakan masih tetap sama yaitu menyihir publik dengan janji-janji manis bahkan kalau bisa para paslon akan menjanjikan empedu yang pahit akan diubah menjadi manis jika ia terpilih.
Dari beberapa sejarah pahit tersebut, seharusnya publik sudah mulai harus sadar dan cerdas memahami strategi kekerasan simbolik yang selama ini berlangsung dan dipraktikkan oleh masing-masing paslon. Bahasa politik memang sukar dimaknai secara langsung, itulah sebabnya banyak masyarakat yang tertipu dan pada akhirnya menyesali pilihannya setelah menyaksikan bahwa bahasa politik masa lalu para capres jauh panggang dari kenyataan kebijakan politik yang dikeluarkan. Bahasa kampanye politik berada sangat jauh dari relitas kebijakan politik setelah para capres mulai mendapatkan mandat rakyat.
Kualitas politik yang dimainkan paslon juga tidak beda jauh dari kualitas rakyat. Mayoritas rakyat kita mudah tergiur dan terhipnotis dengan gaya politik cari muka, tebar pesona, melawak untuk membuat tertawa rakyat yang dilanda kesedihan tergusur dari tanahnya atau dengan gaya blusukan lalu media sebagai senjata modal budaya (cultural capital) memainkan perannya juga memainkan wacana lalu menghipnotis mata rakyat yang kurang cerdas dan tidak paham kondisi objektif bangsa kita.
Tidak ada jualan yang paling laku bagi para capres selain dengan penggunaan bahasa yang halus dan lembut. Bahasa dalam kaitannya dengan kontestasi politik tidak bisa dimaknai secara teks gramatikal belaka (Langue), tetapi harus dimaknai secara kontekstual dan tidak bisa dipisahkan dari habitus para capres (Parole).
Jualan politik para capres tentu tidak akan sama maknanya jika bahasa itu digunakan oleh seorang pedagang walau makna secara teksnya sama tetapi secara maksud dan tujuan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan individu dan hasrat ingin merebut kekuasaan. Termasuk juga bahasa kampanye politik digunakan untuk mempertahan – disisi lain hal itu digunakan untuk menjatuhkan kuasa dan dominasi lawan politik.
Bahasa para capres selain bermakna ingin merebut kekuasaan secara simbolik juga bermakna menjatuhkan dominasi lawan. Dengan begitu, dalam Debat Capres pertama tersebut – publik disuguhi sebuah drama adu bahasa yang membongkar masa lalu yang kelam atau bahkan kasus yang pernah melibatkan lawan debat politiknya.
Seharusnya, Debat capres diwarnai dengan adu gagasan dan visi misi yang dapat meyakinkan publik bagi masa depan bangsa bukan malah saling membongkar aib masa lalu capres yang terkesan pribadi. Jika hal tersebut mulai dipraktikkan oleh seluruh capres maka sudah tidak ada lagi etika dan kebijaksanaan berdebat bagi setiap paslon.
Uapaya saling serang ini tentu melahirkan dampak negatif. Kita perlu belajar pada pemilu tahun 2019 antara Jokowi VS Prabowo. Jika ditinjau dari debat capresnya bisa dikata bahwa debat capres tahun 2019 tidaklah sepanas dengan debat capres kali ini. Walau debat capres 2019 terkesan lebih santai dan saling menjaga aib antara Jokowi dan Prabowo, tetapi fakta kelamnya adalah terjadi insiden perpecahan bangsa yang cukup besar.
Narasi tentang kampret, cebong, kadrun dan sebagainya lahir dari peperangan publik yang tidak bisa dilepaskan dari peran masing-masing calon. Jika debat tahun 2019 lebih terkesan santai lalu tetap bisa melahirkan perpecahan rakyat pasca pemilu – maka bagaimana dengan debat capres kali ini yang sudah dimulai dengan narasi saling menyerang dan menyudutkan antar paslon? Bisa jadi, diskursus tentang cebong, kampret, kadrun dan sebagainya mulai juga akan digaungkan kembali meski mungkin dengan bahasa dan istilah yang lain.
Praktik dan gejala politik perpecahan pada hasil pemilu masa lalu bangsa kita tentu menjadi kenyataan pahit dan tidak boleh terulang lagi. Olehnya itu, para paslon capres perlu menjaga etika komunikasi publik terutama yang menyangkut paslon lain agar tidak memancing peperangan di akar rumput pendukung pasangan lain. kalau masing-masing capres sudah memulai perang saling menjatuhkan dan membuka aib pada paslon lain maka hal itu justru akan ditiru oleh pendukung.
Jika hal itu sudah mulai ditiru maka tragedi perpecahan pasca pemilu akan sulit dihindari, apalagi ditambah para pendukung paslon yang fanatik serta tidak terdidik akan mudah terpancing dan memancing perpecahan yang mengusik kedamaian.
Politik perpecahan selain menjadi musuh kebangsaan juga haram digunakan pada realitas publik multikulturalisme bangsa indonesia yang terdiri dari ragam perbedaan yang memungkinkan praktik perpecahan itu dengan mudah terjadi.
Paslon wajib melakukan pendidikan politik alokatif (nilai) bagi para pendukungnya. Hal ini dimaksudkan agar para pendukung masing-masing paslon dapat secara arif dan bijaksana dalam maminkan peran politik kebangsaan. Kendati, untuk mendidik dan mendisiplinkan pendukung amatlah sulit ditengah budaya politik demokrasi yang lebih mementingkan jumlah kepala dibandingkan isi kepala.
Selayaknya Pesta, Pemilu kali ini perlu dipahami sebagai ajang berpesta secara bahagia, tenang, dan jauh dari term perpecahan. Para paslon memegang tanggung jawab besar menjaga kedamaian pada pemilu kali ini. Bahasa dan perilaku politik perlu dimaknai secara humanis dan mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan para paslon. Semoga kali ini, Pemilu 2024 berjalan dengan baik serta menjadi Pemilu percontohan di seluruh dunia.
